Ibenk's Blog

KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH

2009-06-16T06:57:00.000+07:00

Beberapa waktu ini terlihat fenomena unik yang menarik, sekaligus menggelikan. Kita semua menyaksikan, bagaimana suatu situs pertemanan, seperti Facebook, mampu menggalang database sebagian penduduk dunia, termasuk di Indonesia, hingga bisa mengetahui, siapa punya teman siapa. Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh Pemerintah kita. Uniknya lagi, data berbasis kependudukan versi sederhana tersebut

Fasilitasi e-government dalam UMKM

2009-02-02T00:23:00.000+07:00

Beberapa waktu yang lalu muncul suatu diskusi, dimana pada kondisi saat ini, ketika data kependudukan tidak kunjung benar, mana yang lebih urgent dipilih, membangun sistem jaringan dan integrasi Sistem Informasi Kependudukan atau menerapkan bio metrik sebagai upaya melakukan verifikasi data

DOMAIN SISTEM INFORMASI E-GOVERNMENT

2008-06-10T00:22:00.000+07:00

Dari berbagai sektor pembangunan nasional, pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah, khususnya e-government merupakan salah satu sektor yang terus berjalan dengan landasan hukum dan standarisasi teknis yang sangat minim. Bahkan terkesan pengembangan Sistem Informasi e-government dibiarkan mencari bentuk sesuai dengan kemampuan pengelolanya. Makin kreatif dan inovatif pengelola e-government,

Layanan Publik berbasis e-desa

2008-05-21T12:05:00.000+07:00

Pelayanan umum merupakan salah satu tugas umum Pemerintahan. Dari sisi administrasi negara, Kementerian Aparatur Negara mendefinisikan layanan publik sebagai: "segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan". Penekanan Pada definisi ini

Mestinya SOTK Provinsi tidak sama dengan Kabupaten/Kota

2008-04-22T16:29:00.000+07:00

Beberapa waktu yang lalu Gubernur Lemhanas mengutarakan bahwa sebaiknya Gubernur tidak dipilih melalui Pilkada. Namun entah kenapa tidak berkembang. Jelas secara politis ide ini berat untuk diteruskan. Tahulah apa yang akan dihadapi bila diteruskan. Tentangan politis bakal sangat gencar.Namun bukan itu sebenarnya yang ingin aku bahas, namun lebih ke bagaimana pemerintah kita menyusun Struktur

DOMAIN SISTEM INFORMASI E-GOVERNMENT

2008-04-21T13:03:00.000+07:00

CIO PEMDA

2008-03-12T15:03:00.000+07:00

Wacana tentang perlunya CIO (Chief Information Officer) dalam pemerintahan mulai digulirkan. Beberapa aktifitas yang dipublikasikan sebagai persiapan menuju penjabat yang memiliki job sebagai CIO pun telah dilaksanakan, seperti menyekolahkan puluhan staf dan pejabat di Perguruan Tinggi Negeri terkemuka dan pembentukan team untuk merumuskan, bagaimana posisi CIO dalam struktur pemerintahan.

Keuntungan E-Government bagi Rakyat

2008-01-17T10:54:00.000+07:00

Sampai tahap sekarang ini sebagian besar komponen pemerintahan mengoperasikan E-Government lebih bagi kepentingan internal pemerintahan atau komunikasi yang cenderung lebih banyak satu arah kepada rakyat. Meski ber-milyard dana rakyat telah dibelanjakan, namun rakyat belum banyak memperoleh kemudahan dan bantuan solusi dalam pelayanan umum secara signifikan. Pemahaman yang sempit juga masih

Sistem Informasi Nasional E-Government, mungkinkah?

2008-01-17T10:32:00.000+07:00

Gagasan untuk membangun sebuah Sistem Informasi Nasional sebenarnya sudah mulai ada pada era 1997-an ketika telematika masih menjadi wilayah proyek Departemen Dalam Negeri. Cikal bakal Sistem Informasi back office pemerintahan beberapa diantaranya sudah dirintis, seperti Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Perlengkapan/inventaris dan Sistem Informasi monografi. Ada beberapa hal yang

TOOLS Vs ENABLER

2008-01-09T17:06:00.000+07:00

Banyak pertanyaan mengapa e-government yang dikembangkan di Indonesia belum memberikan hasil yang optimal. Bahkan kesan e-government menjadi cost-center sulit dihilangkan dari para pengambil kebijakan dan penganggaran. Prestasi yang dihasilkan oleh beberapa Pemerintah Daerah yang menonjol dengan pengembangan e-government nya pun lebih disikapi dengan asumsi resiko belanja biaya tinggi. Dari

SISTEM ROAMING ANTAR PEMDA

2007-12-11T16:48:00.000+07:00

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itulah negeri tercinta kita. Kita pernah bersatu dalam komitmen bersama untuk merdeka. Tidak sedikit tentunya pengorbanannya. Namun, pola Negara kesatuan tersebut ternyata sulit diwujudkan dalam sebuah konsep operasional kenegaraan ini, khususnya yang berkenaan dengan e-government dan layanan umum. Tentang bagaimana pemerintah melayani rakyat negeri

“Mengunci” Lelang Proyek E-government

2007-11-25T23:55:00.000+07:00

Pada tulisan saya sebelumnya, saya mengasumsikan setidaknya ada lima modus operandi dalam e-corruption, antara lain :- Markup, - High End fever,- Licence Trap- Arogansi pemerintah level atas memaksakan proyek ke pemerintahan dibawahnya- Copy & paste, dan- Jebakan trainingTernyata berkembang trend tersembunyi yang barangkali tidak baru, yaitu melakukan “kuncian” terhadap proyek e-government.

PARADOKS PRODUKTIFITAS E-GOVERNMENT

2007-10-26T23:42:00.000+07:00

Masuknya teknologi canggih bagi upaya pengelolaan informasi di kalangan Pemerintahan ditanggapi sangat antusias pada satu sisi, namun juga sangat dingin pada sisi berbeda. Berbagai statement bahwa Teknologi Informasi akan mampu mewujudkan mimpi pemerintah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi operasional pemerintahan dimunculkan sebagai alasan pengkucuran dana besar pusat dan daerah untuk

Semestinya Government kita sudah Online

2007-09-28T15:05:00.000+07:00

Ya. Ditengah perjuangan banyak pihak untuk bisa mewujudkan Indonesia yang maju melalui Teknologi Informasi, pengembangan e-government di Indonesia tidak mampu memberikan manfaat optimal. Besarnya dana yang telah dikeluarkan dimubazirkan dengan keengganan melakukan koordinasi lintas sektoral. Akibatnya hanya sebagian kecil komunitas yang bisa merasakan dari sebuah produk yang semestinya bisa

Pemda layak memperoleh Otonomi E-government

2007-09-03T09:37:00.000+07:00

Meskipun otonomi daerah sudah diterapkan sekian lama, namun e-government merupakan salah satu sektor yang masih dipegang ekornya. Tidak sepenuhnya dilepaskan, meskipun kenyataan membuktikan tidak sedikit Pemerintah Daerah yang mampu mengembangkan e-government, lebih handal dan lebih mampu memberikan hasil bagi pemerintahan dan pelayanan umum. Bahkan selama ini terbukti beberapa terobosan lahir

IT Project Management dalam Birokrasi

2007-09-03T09:26:00.000+07:00

Pada umumnya banyak kegiatan pembangunan dalam pemerintahan daerah diimplementasikan dalam wujud proyek-proyek. Karena itu kegiatan Pemerintah seringkali diidentikkan dengan proyek. Dan ini acap kali menjadi lahan basah yang diincar banyak pihak, termasuk berbagai rekanan Pemerintah Daerah dan broker-broker. Sesuai dengan ketentuan baku pelaksanaan pembangunan daerah, sebuah proyek disusun dalam

Stadium Alergi Birokrat pada Open Source Software

2007-09-03T09:24:00.000+07:00

“Open Source Software (OSS) terlalu sulit untuk kami yang bukan orang IT”, kata seorang PNS di sebuah instansi pemerintah. Pada dasarnya pekerjaan mereka sehari-hari tidak pernah jauh dari perangkat komputer, jaringan komputer bahkan internet. Statement itu mungkin satu dari banyak ungkapan kalangan PNS. Namun, ketika pertanyaan dilanjutkan “Pernahkah anda menggunakan OSS?”, maka jawabannya : “

Keadilan Dalam Pelayanan Umum Satu Atap

2007-09-03T09:22:00.000+07:00

Pelayanan prima. Sebuah rangkaian kata yang indah dan telah lama didengungkan oleh kalangan swasta dan Pemerintah. Kalangan swasta merespon pelayanan prima sebagai suatu kunci marketing yang strategis. Tidak mengherankan apabila pelatihan dan penanaman etika yang mengarah pada pelayanan prima di kalangan swasta menjadi standar pendidikan personalnya. Bukanlah sesuatu yang mengherankan bila kita

Open Source E-Government, Mengapa Takut?

2007-09-03T09:19:00.000+07:00

Semenjak Perusahaan Operating System (OS) maupun aplikasi terutama yang tergabung dalam Business Software Aliance (BSA) mulai melakukan razia, tidak hanya kalangan masyarakat umum atau pengusaha besar, menengah maupun kecil saja yang mulai khawatir. Pada kenyataannya kalangan pemerintah pun mulai gerah. Meski resiko politik selalu ada, mencoba menjadi pioner, Ristek telah berani menyatakan

Nasib Intranet di Pemerintahan

2007-09-03T09:18:00.000+07:00

Dalam beberapa aktifitas, pengembangan e-government di Indonesia terjadi loncatan-loncatan aktifitas yang ternyata kurang diimbangi dengan penguatan tahapan sebelumnya. Ambil contoh misalnya : pesatnya pengembangan aplikasi atau sistem informasi e-government sementara masterplan dan blueprint belum ada. Kemudian pembangunan network Teknologi Informasi antar instansi Pemerintah tanpa ada content

TI, Core Government?

2007-09-03T09:16:00.000+07:00

Banyak pihak menyangsikan bahwa pemerintah kita serius dan mampu mengelola TI secara mandiri bagi penyelenggaraan pemerintahan. Bukti pengembangan TI Pemerintahan yang sudah berlangsung memang sulit dijadikan ukuran dan alasan untuk membela diri. Dari sekian banyak lembaga Negara, baik pusat maupun daerah, tidak banyak, bahkan untuk ukuran sukses yang sebenarnya dapat dibilang sedikit yang mampu

Pembentukan Dewan Teknologi Informasi Nasional (DeTIKNas) pada akhir 2006 yang lalu memberikan harapan baru bagi pengembangan Tektonogi Informasi dan

2007-09-03T08:42:00.000+07:00

Pengelolaan data kependudukan di Indonesia telah lama menjadi ladang masalah, lahan basah dan tidak pernah tuntas dengan memuaskan. Selalu diindikasikan terjadi “sesuatu” dibalik setiap kebijakan, relative mahal dan daerah lebih banyak menjadi korban kebijakan top down yang tidak menentu ini. Hasilnya, banyak kebijakan nasional yang memerlukan data kependudukan turut bermasalah, mulai dari

Dewan TIK Daerah

2007-09-03T08:38:00.000+07:00

Pembentukan Dewan Teknologi Informasi Nasional (DeTIKNas) pada akhir 2006 yang lalu memberikan harapan baru bagi pengembangan Tektonogi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional. Apa yang selama ini terkesan lebih banyak dilakukan secara sporadis khususnya di kalangan Pemda, dengan keberadaan DeTIKNas, aktifitas pengembangan TIK menjadi lebih sinergis dan terpola dengan baik. Meruntuhkan berbagai

E-Corruption di Pemerintahan

2007-06-22T22:31:00.000+07:00

Dalam sebuah event e-government, muncul sebuah joke “e-corruption” yang disandingkan dengan e-government. Sebuah statement yang menarik adalah : “Adakah e-government = e-corruption?”. Dari berbagai fenomena dalam pengembangan e-government di Indonesia, agaknya perlu sebuah kejujuran bahwa e-government project juga berpotensi sebagai ladang korupsi, bahkan hampir tanpa terperhatikan. Sejauh

Depdagri, RUU dan Komunitas open SOurce

2007-06-02T23:50:00.001+07:00

Barangkali dapat dikatakan bahwa pengelolaan kependudukan ibarat salah satu ladang pemborosan uang rakyat negeri ini. Lihat saja, banyak kepentingan masuk dan selalu saja terdengar ada "sesuatu" dibalakang kebijakan dari setiap pihak yang berkompeten langsung. Mulai dari era orde baru hingga saat ini. Selalu berganti pemain, dan selama itu pula berganti kebijakan sesuai pimpinan yang

Menyoal MoU Pemerintah dengan Microsoft

2007-05-02T10:16:00.000+07:00

Kebijakan melegalisasi software PC di jajaran Pemerintahan merupakan suatu langkah bijak dengan semestinya melalui banyak catatan. Pengertian melegalisasi tersebut memiliki banyak arti dilihat dari berbagai sudut kepentingan banyak kalangan. Pada Statementnya Pemerintah mengartikan melegalisasi perangkat PC Pemerintahan dengan memberi kebebasan bagi semua kalangan internal Pemerintah pusat maupun