Depdagri, RUU dan Komunitas open SOurce

Barangkali dapat dikatakan bahwa pengelolaan kependudukan ibarat salah satu ladang pemborosan uang rakyat negeri ini. Lihat saja, banyak kepentingan masuk dan selalu saja terdengar ada "sesuatu" dibalakang kebijakan dari setiap pihak yang berkompeten langsung. Mulai dari era orde baru hingga saat ini. Selalu berganti pemain, dan selama itu pula berganti kebijakan sesuai pimpinan yang berkuasa.
Pada era dulu, pendataan kependudukan yang semula dilakukan secara manual, sesuai era dan kemajuan Teknologi Informasi (TI), mulai ada kebijakan komputerisasi (1994). Kebijakan ini jelas tidak murah, dan yang bermain pun tidak tanggung-tanggung, dari salah satu keluarga pusat kekuasaan. Penguasa informil, yang antara ada dan tiada. Kebijakan ini lebih dikenal dengan kebijakan sektoral kependudukan. DIbangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) KTP, SIM Kartu Keluarga (KK) dan SIM Catatan Sipil (Capil).

Komputerisasi yang sebenarnya sudah mulai berjalan bagus meski belum online pun berubah pada era reformasi tahun 1998-an. Muncullah SIM Kependudukan (Simduk) dengan format "Kartu Biru". Kebijakan ini ternyata tidak jauh beda, hanya saja tidak memanfaatkan data lama yang sudah di-entry oleh komputerisasi dokumen kependudukan lama. Mulai dengan konsep alami untuk mendata penduduk.

Kebijakan ini berubah pada era 2003-an dengan kebijakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online. Meski masih bersifat pilot project, Kabijakan ini makan biaya tidak sedikit. Pilot project ini dilaksanakan pada 3 Kabupaten setiap Provinsi, sementara Pemkab/Kota yang tidak menjadi lokasi pilot project "dihimbau dengan sangat" untuk menyesuaikan kebojakan kependudukannya seperti pilot project, mulai dari spesifikasi teknis komputer hingga membeli sistem informasi dan training yang diselenggarakn di hotel berbintang empat. Mahal? Jelas dong !
Pada kebijakan SIAK 2003 ini, Depdagri mengambil kebijakan wajib online. Artinya, untuk mendapatkan nomor KTP dan registrasi Kartu harus melalui koneksi internet, langsung ke Server Depdagri. Hebat kan! lalu bagaimana biayanya ? Pada setiap sosialisasi Depdagri menggandeng rekanan yg selalu direkomendasikan sebagai ISP dengan harga Rp. 1 juta per titik Kecamatan/kelurahan per bulan.
Lalu bagaimana dengan Pemda yang miskin? Bagaimana dengan kenyataan bahwa masih banyak Kecamatan yang sehari hanya melayani 5 - 10 KTP/KK? Tekor dong Pemdanya. Pemasukan PAD setiap bulan jelas tidak nutup untuk biaya internet. Apakah harus menambah biaya administrasi setiap dokumen kependudukan yang diminta rakyat? Bukankah seharusnya dokumen kependudukan diberikan gratis kepada rakyat yang sudah membayar pajak-pajak?
Pada sebuah sosialisasi di Solo, saya menanyakan mengapa harus online? Mengapa harus verifikasi data via internet ke server Depdagri? Tidak bisakah dengan sistem offline dengan kewajiban setor data secara berkala (misal mingguan) ke Server Depdagri? Apakah penomoran KTP/KK dan Akta Kelahiran tidak bisa dilaksanakan secara offline? Bukankah penomoran tersebut sudah dibagi dalam kategori Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa? Bisa offline to? Tidak perlu resah akan ada nomor yg sama antar desa, antar Kecamatan, antar Pemkab/Kota apalagi antar Provinsi.
Pak Dirjen agak kebingungan menjawab, sehingga harus dibantu rekanan. Jawaban rekanan cukup mengagetkan : "Sesuai kontrak aplikasi SIAK dibangun dengan online, tidak tersedia aplikasi untuk opsi offline. Jadi kalau mau offline, tunggu kontrak baru tahun depan !". Kelihatannya Semua Pemda dianggap tidak begitu paham apa itu aplikasi online dan offline. Kasihan deh Pemda.
Bahkan, berdasarkan info dari beberapa Kepala KPDE (Kantor Pengelolaan Data ELektronik) yang ikut sosialisasi di Depdagri, Dirjen Adminduk waktu itu pernah mengeluarkan statement "supaya tidak usah melibatkan KPDE dalam implementasi SIAK, bikin rubes (Kacau)". Sungguh bijak ya, hehehehehe...... Jelas banyak KPDE di Pemda yang tersinggung dengan statement keterlaluan ini. Mengapa tidak mau belajar, bahwa banyak pilot project TI/EGov dari berbagai departemen yang gagal karena tidak melibatkan lembaga TI Pemda (KPDE) yang notabene lebih siap menerima transformasi dan transfer knowledge bidang TI dari pada lembaga teknis lainnya? (Ini sih relatif, tapi potensinya memang relatif lebih tinggi).

Ok, jawabnya adalah verifikasi, sehingga perlu online. Satu kata verifikasi ini menjadi persoalan pelik banget bagi Pemda, karena harus menjawab soal biaya (APBD) dan jaringan komputer (setidaknya) antar Kecamatan. Belum lagi soal-soal lainnya.
Ternyata kemudian muncul surat edaran yang menetapkan ada 11 rekanan yang direkomendasikan oleh Adminduk bagi Pemda yang ingin membangun SIAK Depdagri. ALhasil, Pemda bingung antara loyalitas dan aturan main pengadaan barang dan jasa sesuai Kepres 80/2003. Adakah solusi aman dari Depdagri?
Kenyataannya, aplikasi-aplikasi yang di-install oleh para rekanan tersebut juga bervariasi dan sama sekali tidak ada komunikasi. Setor data ke Depdagri juga tidak benar-benar dijalankan. Data yang diminta Adminduk juga hanya dalam format MS-Excel. banyak Pemda yang gagal dan akhirnya kembali ke Simduk meski dengan bentuk KTP biru ala SIAK.
tahun 2005 Adminduk mulai mengumumkan bahwa SIAK tidak harus online, tapi juga bisa offline. Ini kemajuan positif, meski agak terlambat.
Berita mengejutkan terjadi ketika awal tahun 2006, pada sosialisasi open source dgn peserta KPDE se-Jawa tengah, ada staf BPPT menyampaikan informasi bahwa terjadi disharmonis antara Adminduk dengan 11 rekanan. Mengapa? Karena Depdagri berpendapat para rekanan tidak lagi loyal. Wow........
Maka Adminduk meminta BPPT membuat aplikasi versi baru (versi 2006) sekaligus dipersiapkan sebagai aplikasi tunggal untuk mendukung RUU Kependudukan.
Spontan saya bertanya : "Bagaimana konsep aplikasi baru SIAK versi 2006 produk BPPT-Adminduk? Apakah mengakomodir database dan bisnis proses dari SIAK yang sudah digunakan Pemda-pemda se-Indonesia?". Jawabnya lebih mengejutkan : "Sama sekali berbeda dengan apa yang sudah ada."
Pertanyaan saya selanjutnya : "Bagaimana dengan nasib Pemda-pemda yg sudah "bertaruh jabatan" mengimplementasikan SIAK?" DIjawab : Pemda-pemda tersebut harus menyesuaikan dengan SIAK Versi 2006. Artinya, mulai soal teknis hingga pembiayaannya."
Lho, gimana sih? Apa tidak tahu bagaimana teman-teman Kantor Capilduk harus bertelinga tebal di depan Panitia anggaran dan DPRD yang selalu menyorot soal pendataan kependudukan ini? Haruskah minta dana lagi dan lagi dan lagi untuk kegiatan yang sama? Maaf, bagi saya statement BPPT dan Adminduk terlalu egois dan tidak memperhatikan psikologi para pelaksana di Pemda.
Info dan diskusi ini saya lempar ke milis egov-indonesia@yahoogroups.com dan banyak tanggapan. Jelas kan siapa yang bakal terpojok? Akhirnya saya di telepon oleh staf dari BPPT tersebut mengenai tulisan saya di milis. Intinya beliau merasa terganggu dan ditegur Adminduk soal pengumuman pengembangan SIAK baru tersebut. Kemudian minta kepada saya untuk "menetralisir" yang intinya apa yg beliau ceritakan masih dalam taraf pembicaraan, belum dalam bentuk action formil.
Ok, anggap itu tidak terjadi. Namun berdasarkan informasi dari salah satu rekanan Depdagri yang kebetulan pernah dapat proyek dari saya, apa yang saya sampaikan adalah benar. Terutama soal tidak loyalnya para rekanan kepada Adminduk.
Perkembangan terbaru, pada akhir tahun 2006 Depdagri meluncurkan kebijakan baru soal SIAK. Adminduk membagikan secara gratis kepada semua Pemkab/Kota 1 unit server dengan spesifikasi tinggi dan 8 unit PC. Aplikasi yang di bundle pun canggih, antara lain : Windows Server 2000, Bea Web Logic dan Oracle. All free for local government. Hebat kan ! Kebijakan ini "dikemas" dalam sebuah niat baik untuk membantu Pemda. Training ke Jakarta (lagi-lagi di hotel berbintang) menggunakan biaya Pemda. Murah? Forget it ! Tapi dalam pelaksanaannya, ada peserta yang harus rela naik angkot carteran panitia untuk pulang balik dari penginapan ke lokasi training. Asyiiiiiikkkk.......

Namun tunggu dulu. Mengapa harus Windows Server 2000? mengapa harus dgn bea web logic dan mengapa pakai oracle? APlikasi pun kembali dikemas dengan atribut "online". Ada apa dengan para provider software-software mahal tersebut?
haruskah pakai bea web logic? Berapa frekuensi transaksi yang harus dilayani? Samakah dengan perbankan?
Bagi Pemda yang sudah memiliki jaringan komputer online hingga Kecamatan, pembagian "jatah" tersebut tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi bagi Pemda miskin, itu awal masalah baru. Untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi secara offline, pemda memiliki empat opsi :
1. Membeli lisensi (mahal) bagi setiap Kecamatan
2. Menggunakan bajakan
3. Menggunakan versi lain (dgn catatan bila berani)
4. Tidak loyal kepada Adminduk Depdagri.

Sungguh pilihan yang sulit dan tidak berpihak kepada Pemda.

Dari beberapa Pemda yang sudah m enerima dan mengikuti training yang diselenggarakan oleh Depdagri, kenyataanya aplikasi SIAK terbaru ini juga belum dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Info terbaru ternyata aplikasi SIAK masih dalam versi beta.

Yang lebih heboh, ternyata dana pengembangan SIAK tahun 2007 ini mencapai hampir 4 Trilyun rupiah. Uang semua itu lho......

Melihat fenomena seperti itu, saya dan teman-teman dari komunitas open source membangun aplikasi "seperti" SIAK plus. DIbangun dengan PHP + My SQL. Untuk membantu kepentingan pelaporan ke Depdagri, sudah disiapkan aplikasi service yang mengkonversi dari My-SQL ke Oracle yang mudah digunakan. bahkan soal interoperabilitasnya pun sudah diuji di depan teman-teman dari DepKominfo pada awal Mei 2007 yang lalu. Semuanya free dan didukung pengembangan sesuai kebutuhan (kultur) Pemda. Bahkan siap untuk di-open source-kan. Kami beri nama AKSI Nasional (Administrai kependudukan terintegraSI Nasional).
Penggunaan aplikasi ini jelas akan menghemat banyak biaya. DIbandingkan penggunaan Windows Server 2003, Oracle dan Bea WebLogic, setidaknya bisa menghemat hingga Rp. 90 juta per titik lokasi.

Dengan penuh rasa hormat saya kepada Depdagri, khususnya Yth. Bapak Dirjen Adminduk, kami menawarkan aplikasi ini sebagai pengganti biaya software mahal yang dibundle dalam proyek SIAK 2006/2007. All free. Mari kita jadikan ini sebagai open source supaya Pemda bisa memodifikasi sesuai karakteristik/Kultur yang berkembang di Pemda. Distribusi aplikasi ini juga di bawah bendera Depdagri. Bukan atas nama pribadi. Memang Pemda masih perlu training, dan mohon training yang dijalankan benar-benar bisa memintarkan para operator dan teknisi egov Pemda.

Kepada Yth. Bapak Mendagri, mohon dicermati secara khusus kebijakan kependudukan ini, supaya lebih berpihak kepada rakyat, menghargai asas otonomi dan mendukung kemandirian Pemda.
Sebaiknya Depdagri tidak mengurusi masalah teknis, hingga menentukan rekanan dan pengadaan security paper bagi aktifitas pengelolaan data kependudukan Pemda. Pusat sebaiknya lebih fokus pada rule umum. Kepentingan teknis diserahkan kepada Pemda. Misalkan : Depdagri menetapkan data apa saja yang harus di setor, dalam format seperti apa saja, periode waktu updating dan cara update serta sinkronisasi database. Biarkan Pemda yang menterjemahkan kebijakan tersebut dalam action-action sesuai kemampuan mereka. Dengan bantuan rakyat yang peduli pada efisiensi dan efektifitas birokrasi, Insya Allah semua berjalan dengan lancar.
Meski mohon tetap membantu Pemda-Pemda yang memang belum bisa mandiri dan miskin. Bila diperlukan, komunitas juga siap menyediakan server sebagai bank data sekaligus verifikasi server yang mendukung konsep interoperabilitas SIAK. Termasuk helpdesk sebagai support bagi Pemda yang memerlukan bantuan dan konsultasi.
Kami yakin Bapak tidak menghendaki laporan Asal Bapak Senang (ABS). Mohon dicek langsung ke Pemda-pemda mengenai implementasi SIAK Nasional. Berapa yang jalan dan berapa yang tidak jalan. Dan mohon coba memahami suara para birokrat Pemda yang sering dibingungkan dengan kebijakan kependudukan yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten. Yang sering takut dianggap tidak loyal, namun hanya bisa mengeluh. Data kependudukan yang ada di Adminduk sekarang adalah data P4B produk Pemilu 2004 yang relatif kurang terbaharui. tak heran bila digunakan dalam Pilkada, sering menuai masalah.

Akan lebih cantik bila implementasi SIAK ini diselaraskan dengan kebijakan Depdagri "Jarkompusda", sehingga bisa membantu Pemda dalam membangun sistem online Pusat Daerah, dan Jarkompusda bukan hanya dipakai untuk Teleconference yang belum tentu dilakukan setengah tahun sekali.

Semoga tulisa ini bisa menggugah rakyat untuk bisa mendukung dan mengawasi pekerjaan profesional birokratnya. Juga supaya pemerintah tidak dianggap lagi "tidak becus" mengurusi database rakyat.
Semoga makin maju Egov-Indonesia.

Sukses selalu,
Ibenk
www.ibenk.info
www.egov-indonesia.org
email : bbdw1@egov-indonesia.org