Bayi juga Penduduk

Saat ini hanya penduduk yang sudah berusia 17 tahun yang secara hukum diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasannya, seseorang pada usia tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu mempertimbangkan konsekuensi termasuk menanggung konseukuensi akibat tindakannya. KTP juga menjadi landasan persyaratan dari berbagai kepentingan, seperti pendaftaran kuliah, kerja, bikin Surat Ijin Mengemudi, dll.
Pertanyaan sederhananya: Apakah bayi yang baru lahir dan mendapatkan Akta Kelahiran bukan merupakan penduduk? Bukankah dia juga masuk dalam Kartu Keluarga?
Akibat dari itu, akta kelahiran dijadikan sebagai persyaratan seseorang anak untuk masuk sekolah, bahkan dijadikan dasar ketika si anak tersebut mewakili Indonesia di ajang lomba internasional. Semestinya, bila seorang bayi lahir, dia berhak atas segala dokumen yang mensahkan status kependudukannya tersebut, mulai dari Masuk dalam Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Mengapa?
Bila seseorang bayi lahir di Indonesia, bahkan di luar negeri, selama dia dilahirkan oleh orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka dia adalah penduduk Indonesia. Tidak perlu lagi melalui proses hukum melalui pengadilan yang menetapkan bahwa dia adalah penduduk Warga Negara Indonesia.
Penerbitan KTP bagi bayi sejak dia lahir cukup sangat membantu bagi keluarga dan yang bersangkutan ketika bepergian, meskipun KTP tidak harus berada di saku yang bersangkutan. Bisa dibawa oleh orang tua atau yang bertanggungjawab terhadapnya. Tidak harus bawa Akta kelahiran yang tidak bisa diletakkan di saku.
jelas, membawa identitas sangat membantu yang bersangkutan bila ada masalah, seperti yang bersangkutan hilang, sampai bila terjadi kecelakaan. banyak kan anak di atas 10 tahun yang sudah berani bepergian sendiri, baik ke sekolah sampai bepergian antar kota antar pulau.
Kartu identitas sekolah, pramuka, dll yang selama ini biasa dibawa anak, sebenarnya merupakan jawaban bahwa sekolah melihat, anak yang dibiarkan bepergian tanpa membawa identitas, bukan tindakan yang bijak.
Semestinya hal tersebut dibaca oleh Pemerintah sebagai sesuatu yang harus menjadi prioritas saat ini. Bisa saja, kita memberi tanda tertentu pada KTP anak-anak, seperti perbedaan warna atau kode lainnya.
Kebijakan pemerintah yang akan menggunakan biometrik pada KTP juga akan membantu penduduk, termasuk anak-anak terhadap resiko-resiko tertentu yang mungkin tidak diinginkan. Misalkan: Ketika si anak mengalami kecelakaan dan dalam kondisi tidak sadar, maka KTP akan menjelaskan siapa si anak, di mana tinggal, bahkan golongan darah atau data kesehatan spesifik lainnya lainnya. Misalkan : si Anak adalah penderita Leukimia, maka lembaga pemerintah yang menjumpai si anak ketika sedang dalam masalah dapat memberikan tindakan yang lebih tepat.

Mari kita buka diskusi, seberapa mendesak kah seorang anak, sejak bayi memiliki KTP. Thanks

Sukses selalu,
Ibenk